Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, bahasa
Inggris: United Nations, disingkat UN)
adalah organisasi internasional yang didirikan
pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini
merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia
II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan,
PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara
anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara
mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar
PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina
dan Vatikan
adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat
permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina
mempunyai kantor permanen di PBB)
Markas
Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Manhattan,
New York City,
dan memiliki hak ekstrateritorialitas.
Kantor utama lain terletak di Jenewa,
Nairobi,
dan Wina.
Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir, dan sukarela dari
negara-negara anggotanya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga perdamaian, dan
keamanan dunia, memajukan, dan mendorong penghormatan hak asasi manusia,
membina pembangunan ekonomi, dan sosial, melindungi lingkungan, dan menyediakan
bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik
bersenjata. PBB memiliki enam bahasa resmi, yaitu Arab,
Tionghoa,
Inggris,
Perancis,
Rusia,
dan Spanyol
Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan
mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
disusun dalam sebuah
konferensi pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24
Oktober 1945, dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang Umum
yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari
1946 (di Church House,
London).
Namun, misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk
dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika
Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi
militer di Korea dan Kongo,
serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang
pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an, dan pada tahun
1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi, dan sosial jauh melebihi
anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah
berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer, dan pemeliharaan
perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda.
PBB terdiri dari enam organ utama: Majelis Umum (dewan
musyawarah utama); Dewan Keamanan (dewan yang
membuat beberapa resolusi mengikat mengenai perdamaian, dan keamanan); Dewan Ekonomi
dan Sosial (ECOSOC) (dewan yang mendorong kerjasama, dan pembangunan
ekonomi, dan sosial internasional); Sekretariat (yang
berfungsi menyediakan studi, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan PBB); Mahkamah Internasional (badan yudisial
utama); dan Dewan Perwalian Perserikatan
Bangsa-Bangsa (tidak aktif semenjak tahun 1994). Lembaga-lembaga
khusus yang berada di bawah Sistem PBB meliputi Grup Bank
Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi
Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Dana Anak-anak PBB.
Petugas terpenting dalam hierarki PBB adalah Sekretaris Jenderal, yang
saat ini dijabat oleh Ban Ki-moon dari Korea Selatan
sejak tahun 2007 , menggantikan Kofi Annan
dari Ghana.
Organisasi-organisasi non-pemerintah dapat memperoleh status konsultatif di
ECOSOC dan badan-badan lain untuk berpartisipasi di PBB.
PBB memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001,
dan beberapa petugas, dan badannya juga telah memperoleh hadiah tersebut. Namun,
terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas PBB. Beberapa komentator
meyakini organisasi ini berperan penting dalam menjaga perdamaian, dan
mendorong pembangunan manusia, sementara komentator yang lain merasa organisasi
ini tidak efektif, korup, atau bias.
Sejarah
Penandatanganan Piagam PBB
di San Francisco, 1945. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah
meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah
meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat
manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa
yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan
meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan
kemanusiaan internasional.
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di
bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai
seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama
kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah
menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara
berjanji untuk melanjutkan usaha perang.
Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi
Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah, dan
sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima
anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik
Tiongkok, Uni Soviet, Inggris
dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota
lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan,
diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.
Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry
Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952.
Sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi, dan kritik tertuju pada
PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye
"get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB
adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah
Seluruh Dunia.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis
terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis
awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB.
Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam
bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi
keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada
perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
Dasar hukum pendirian
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan
hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas
Cidera yang Dideritanya"[13]
dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang
muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta
klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita
oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut."
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan
hak, dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban,
dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki
kapasitas kepribadian internasional yang besar, dan mampu untuk beroperasi
dalam ranah internasional. ... Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada
kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.
Organisasi
Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam—Dewan
Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah
perwalian PBB yang tersisa); Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, dan
Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam
organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan
Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di kota New York.
Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag,
sementara lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina,
dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.
Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar
pemerintah, dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab,
Tionghoa,
Inggris,
Perancis,
Rusia,
dan Spanyol. Sekretariat, dan Dewan Keamanan
menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris, dan Perancis,
sedangkan Majelis Umum menggunakan
tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol. Empat dari bahasa
resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya,
dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sebagai bahasa
resmi secara de facto), Spanyol, dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar
bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di
20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB
didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual
menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah
menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English)
dalam Ejaan Oxford,
standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi
sederhana, sebelumnya menggunakan Hanzi
tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB untuk
"Tiongkok" berubah dari Republik
Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok.
|
No.
|
Nama
|
Asal negara
|
Mulai menjabat
|
Selesai menjabat
|
Catatan
|
|
1
|
2 Februari 1946
|
10 November
1952
|
Mundur
|
||
|
2
|
10 April 1953
|
18 September
1961
|
Meninggal
sewaktu menjabat
|
||
|
3
|
30 November
1961
|
1 Januari 1972
|
Sekjen pertama
dari Asia
|
||
|
4
|
1 Januari 1972
|
1 Januari 1982
|
|||
|
5
|
1 Januari 1982
|
1 January 1992
|
Sekjen pertama
dari Amerika
|
||
|
6
|
1 Januari 1992
|
1 Januari 1997
|
Sekjen pertama
dari Afrika
|
||
|
7
|
1 Januari 1997
|
1 Januari 2007
|
|||
|
8
|
1 Januari 2007
|
0 komentar:
Posting Komentar